DETAIL BERITA

Rapat Tindak Lanjut Surat BPK tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menindaklanjuti Surat BPK tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara, dan PNBP lainnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggelar rapat koordinasi dengan para pimpinan pengadilan tinggi dan negeri yang masih perlu memperbaiki laporanya. 

Rapat diadakan di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl Ahmad Yani Kav 58 Bypass Jakarta Pusat pada hari Rabu, 12 April 2017. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr H Herri Swantoro SH MH, dan dihadiri para pejabat dilingkungan Ditjen Badilum dan auditor dari BPK dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Rapat ini bertujuan untuk menjaga tingkat kepercayaan dan mempertahankan hasil audit BPK terhadap instansi Mahkamah Agung RI agar tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 5 (lima) tahun berturut-turut.

Kategori : Artikel
Dibuat Oleh : Arif Hidayat