logo badil

 

 

 

 

 

Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Launching Aplikasi e-Panjar di Pengadilan Negeri Cibinong

Pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, telah diadakan Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Launching Aplikasi e-Panjar oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat

 

Acara peresmian dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, H. Arwan Byrin, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Lendriarty Janis, S.H., M.H., Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung, Drs. Subardji, S.H. dan pejabat lainnya dilingkungan peradilan umum.

 

2017 12 13 cibinong.png

 

 2017 12 13 cibinong.png2017 12 13 cibinong.png

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Oleh Ketua Mahkamah Agung

IMG_4382_result.JPGeditasi

Makassar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama, bertempat di ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017.

Penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu kali ini sungguh merupakan momentum yang istimewa, dimana penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu tidak hanya diberikan kepada badan Peradilan umum, melainkan diberikan juga kepada Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam sambutannya ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikasi akreditasi penjaminan mutu ini harus dimiliki oleh setiap Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, juga akan sebagai penilaian bagi para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

 

Sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum mengingatkan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding dan Pertama, bahwa akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima, bukan bermewah mewahan apalagi memaksanakan diri untuk mewujudkan tampilan yang hebat dengan mengunakan anggaran di luar DIPA.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tutur Ketua Mahkamah Agung.

IMG_5151_result.JPG

 

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah  Agung, Pejabat Eselon I, II, para ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat pertama. Adapun rincian 4 lingkungan Peradilan yang menerima sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

    5 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi A

    3 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi B

    107 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi A

    38 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi B

    82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi A

    16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi B

    1 Pengadilan Militer dengan Akreditasi A

    4 Pengadilan Militer dengan Akreditasi B

    2 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi A

    3 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi B  (Humas)

Mentoring Persiapan implementasi SIPP Versi 3.2.0

Dalam rangka rencana implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2, Ditjen Badilum melalui Satuan Tugas SIPP melakukan mentoring pada Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Selasa, 31 Maret 2017. Tim yang terdiri dari Rizkiansyah (PN Sekayu), Misra Dewita (Badilum), Jhon Hendriansyah (PN Kuala Tungkal), Puji Wiyono (PN Klaten), Ariyo Bimmo dan Devy Nazwir (Proyek Sustain EU-UNDP) diterima oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Dr. Dahlan, S.H., M.H., yang dilanjutkan presentasi dan diskusi yang diikuti oleh Hakim dan pegawai.  

Suwidya, S.H., LL.M., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk mengikuti kegiatan mentoring ini dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah memberi instruksi agar pengadilan yang telah meraih akreditasi penjaminan mutu untuk mendaftarkan diri menjadi anggota International Consortium for Court Excellence (ICCE), salah satu yang perlu diperhatikan terkait hal tersebut adalah kebenaran informasi penanganan perkara yang tersaji dalam SIPP, oleh karenanya penting bagi pengadilan menampilkan data perkara secara tepat dan akurat.

“Pengadilan tidak mempunyai persoalan mengenai media atau instrument penyampaian informasi atau data penanganan perkara, oleh karena saat ini sistem dan infrastruktur dasarnya sudah tersedia dan memadai. Persoalannya sekarang adalah pada akuntabilitas datanya. Menampilkan informasi penanganan perkara yang benar dan akurat bukan lagi semata-mata memenuhi tuntutan masyarakat, akan tetapi juga harus menjadi merupakan kebutuhan bagi aparatur peradilan agar pengadilan semakin kredibel. Informasi yang tersaji kepada masyarakat melalui SIPP haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh adalah pemutakhiran dan akurasi jadwal sidang, penggunaan biaya perkara perdata dan amar putusan. Oleh karenanya sekarang sudah saatnya pengadilan memaksimalkan mekanisme quality control atas data yang disajikan kepada publik. Perlu adanya evaluasi berjenjang dan berkelanjutan atas informasi penanganan perkara yang dimasukkan oleh user, dan keterlibatan secara aktif Hakim dan Panitera Pengganti dalam penginputan data mutlak diperlukan sebagaimana  SE Dirjen Badilum Nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Peradilan berbasis Teknologi Informasi”. Demikian disampaikan oleh Rizkiansyah (PN Sekayu) sebagai pengantar sebelum disampaikan pemaparan teknisSIPP versi 3.2.

Koordinator Tim Pengembang SIPP, Puji Wiyono, kemudian menjelaskan mengenai fitur terbaru dari SIPP versi 3.2 yakni diantaranya:

Penambahan template dokumen.

Peningkatan fungsi pengiriman panggilan/pemberitahuan delegasi, dimana dalam hitungan menit berkas Delegasi akan diterima PN yang dimintakan bantuan setelah dikirim oleh PN Pengaju.

Integrasi SIPP, Direktori Putusan dan aplikasi SIAP, dimana terjadi komunikasi data yang bersifat bolak balik dari PN, PT dan MA. Selain itu pengisian direktori putusan juga akan dilakukan melalui SIPP

Peningkatan fungsi pencatatan diversi dalam perkara anak

Puji Wiyono juga menambahkan bahwa SIPP versi 3.2 telah dilakukan uji coba di beberapa PN dan PN Kabanjahe juga akan dijadikan tempat untuk ujicoba.

Sebelum acara berakhir, terjadi tanya jawab dari peserta diskusi mengenai implementasi SIPP. Dalam tanya jawab tersebut terungkap bahwa salah satu penanya adalah pegawai PN Simalungun yang datang ke PN Kabanjahe setelah mendapat informasi dari  PT Medan tentang adanya tim yang akan melakukan mentoring mengenai SIPP versi terbaru.